JAKARTA - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadapi tekanan baru pada Hari Rabu dari Partai Demokrat yang mendukungnya, untuk mencegah invasi besar-besaran Israel ke Rafah, kota di mana hampir setengah dari 2,3 juta penduduk Jalur Gaza mengungsi.
Lima puluh tujuh dari 212 anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat menandatangani surat yang menyerukan kepada pemerintah, untuk mengambil segala tindakan yang mungkin dilakukan untuk menghalangi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan serangan besar-besaran terhadap kota dekat perbatasan Mesir itu.
"Kami mendesak Anda untuk menggunakan undang-undang dan kebijakan yang ada untuk segera menahan bantuan militer ofensif tertentu kepada pemerintah Israel, termasuk bantuan yang bersumber dari rancangan undang-undang yang sudah ditandatangani menjadi undang-undang, untuk mencegah serangan besar-besaran terhadap Rafah," bunyi bertanggal Hari Rabu itu, melansir Reuters 2 Mei.
Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar atas surat yang dipimpin oleh anggota parlemen Pramila Jayapal dan Madeleine Dean tersebut.
Dukungan Presiden Biden terhadap Israel dalam perang melawan Hamas telah menjadi beban politik yang signifikan bagi presiden tersebut, khususnya di kalangan pemuda Demokrat.
Hal ini memicu gelombang protes yang "tidak terikat" pada pemilihan pendahuluan Partai Demokrat dan juga mendorong gelombang protes pro-Palestina di universitas-universitas AS.
Hal ini meningkatkan kekhawatiran bagi Partai Demokrat, karena Presiden Biden sedang menjalani pemilihan ulang yang ketat melawan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pada Hari Rabu, dia masih belum melihat rencana serangan Israel terhadap Rafah yang akan melindungi warga sipil, mengulangi bahwa Washington tidak dapat mendukung serangan semacam itu.
BACA JUGA:
Menlu Blinken dan PM Netanyahu bertemu di Yerusalem selama 2,5 jam pada Hari Rabu, setelah itu Israel mengulangi operasi Rafah akan tetap berjalan, meskipun ada posisi AS dan peringatan PBB bahwa hal itu akan mengarah pada "tragedi".
Diketahui, Amerika Serikat adalah pendukung diplomatik dan pemasok senjata utama Israel. Kunjungan Menlu Blinken ke Israel terjadi sekitar sebulan setelah Presiden Biden mengeluarkan peringatan keras, kebijakan Washington dapat berubah jika Israel gagal mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kerugian sipil, penderitaan kemanusiaan, dan keselamatan pekerja bantuan.
Terkait
