JAKARTA - Seorang pejabat senior Amerika Serikat pada Hari Kamis mendesak China dan Rusia untuk menyesuaikan dengan pernyataan Amerika Serikat dan negara-negara lain, hanya manusia dan bukan kecerdasan buatan, yang akan mengambil keputusan dalam penggunaan senjata nuklir.
Pejabat pengawasan senjata Departemen Luar Negeri AS Paul Dean mengatakan dalam pengarahan online, Washington telah membuat "komitmen yang jelas dan kuat", manusia memiliki kendali penuh atas senjata nuklir, menambahkan Prancis dan Inggris juga telah melakukan hal yang sama.
"Kami akan menyambut baik pernyataan serupa dari Tiongkok dan Federasi Rusia," kata Dean, wakil asisten sekretaris utama di Biro Pengendalian Senjata, Pencegahan dan Stabilitas, melansir Reuters 2 Mei.
"Kami pikir ini adalah norma yang sangat penting dalam perilaku yang bertanggung jawab dan kami pikir ini adalah sesuatu yang akan sangat diterima dalam konteks P5,” katanya, mengacu pada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Pernyataan Dean muncul ketika Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mencoba memperdalam diskusi terpisah dengan Beijing mengenai kebijakan senjata nuklir dan pertumbuhan kecerdasan buatan. Kementerian Pertahanan Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Penyebaran teknologi kecerdasan buatan muncul selama pembicaraan antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Beijing pada 26 April lalu.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembicaraan bilateral pertama mereka mengenai kecerdasan buatan dalam beberapa minggu mendatang, kata Menlu Blinken, seraya menambahkan mereka akan berbagi pandangan tentang cara terbaik untuk mengelola risiko dan keselamatan seputar teknologi tersebut.
BACA JUGA:
Sebagai bagian dari normalisasi komunikasi militer, para pejabat Negeri Paman Sam dan Negeri Tirai Bambu melanjutkan diskusi senjata nuklir pada Bulan Januari, namun negosiasi pengendalian senjata formal diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat.
China, yang sedang memperluas kemampuan senjata nuklirnya, mendesak pada Bulan Februari agar negara-negara kekuatan nuklir terbesar pertama-tama harus menegosiasikan perjanjian larangan penggunaan senjata nuklir terlebih dahulu antara satu sama lain.
