Produktivitas Jagung di Sumbawa Naik, Jokowi Sebut Potensi Kerugian Bisa Diminimalisir Pakai Bibit Unggul
Presiden Jokowi usai meninjau panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa, NTB, Kamis (2/5/2024). (ANTARA/Mentari Dwi G)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Widodo) menekankan agar produktivitas jagung pakan, khususnya di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terus meningkat melalui pemilihan benih yang unggul.

"Yang paling penting menurut saya produktivitasnya harus naik, misalnya di sini pakai benih Tangguh, hasilnya tadi saya tanya 7-8 ton, kalau yang (benih) BISI juga sama bisa 7-8-9 ton, produksinya segitu," kata Presiden Jokowi usai meninjau panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa, NTB, melalui tayangan video Sekretariat Presiden, Kamis 2 Mei, disitat Antara.

Dalam tinjauannya, Presiden menjelaskan harga jagung di beberapa daerah, termasuk Sumbawa dan Gorontalo sedang turun karena produksi yang melimpah.

Harga jagung di Kabupaten Sumbawa, kata Presiden, turun dari Rp7.000 per kg menjadi Rp4.200 per kg. Menurut Presiden, harga tersebut menguntungkan bagi peternak, namun tidak terlalu menguntungkan bagi petani.

Presiden menilai menjaga keseimbangan harga jagung yang menguntungkan baik untuk petani, maupun peternak tidaklah mudah.

Oleh sebab itu, ia menilai tingginya produktivitas jagung dapat meminimalisasi potensi kerugian yang dialami petani jika harga jagung sedang turun, contohnya dengan menggunakan bibit unggul yang menghasilkan panen jagung 7-8 ton per hektare.

"Tapi ada yang (produktivitasnya) di bawah 5 ton, nah itu dengan harga yang Rp4.200 itu, enggak nutup," kata Presiden.

Presiden juga mendorong adanya hilirisasi pertanian dari lahan jagung yang bisa menghasilkan pakan ternak hingga minyak goreng jagung. Dengan begitu, biaya produksi dan harga jagung akan lebih stabil dengan adanya industri yang dibangun.

Dalam panen raya jagung tersebut, Presiden Jokowi tampak didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.