JAKARTA - Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), badan yang dibentuk dari anggota parlemen terpilih dari pemerintah sipil yang digulingkan Myanmar mengumumkan kabinet sementara, sebagai perlawanan terhadap rezim militer Myanmar.
Sesuai yang direncanakan sebelumnya, pengumuman kabinet akan dilakukan pada Jumat 16 April ini. Total ada 26 orang dalam kabinet, termasuk delapan orang wanita. Dan, seperti perkiraan, kabinet ini terdiri atas 13 etnis kebangsaan yang ada di Myanmar.
CRPH mengumumkan susunan anggota kabinet interimnya pada acara pers online pada Hari Jumat. Ini termasuk presiden, penasihat negara, wakil presiden, perdana menteri dan 11 menteri untuk 12 kementerian. Ada juga 12 wakil menteri yang ditunjuk oleh CRPH.
Penjabat Wakil Presiden Myanmar Mahn Win Khaing Than, ditunjuk sebagai Perdana Menteri sementara. Presiden terguling Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi mempertahankan posisi mereka sebelumnya, tetapi masih ditahan di tahanan militer pada saat pelaporan. Sementara Duwa Lashi La diangkat menjadi Wakil Presiden.
CRPH sebagian besar terdiri dari anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang terpilih dalam Pemilu Myanmar tahun 2020, tetapi tidak dapat mengambil kursi mereka di badan legislatif karena kudeta militer 1 Februari.
Seorang anggota CRPH, yang berbicara kepada Myanmar Now tanpa menyebut nama mengatakan, kabinet dibentuk dengan persetujuan beberapa organisasi etnis bersenjata (EAO) dan akan sesuai dengan peta jalan politik yang diuraikan dalam Piagam Demokrasi Federal.
Piagam Demokrasi Federal diterbitkan oleh CRPH pada 31 Maret, bersamaan dengan pencabutan Konstitusi 2008 yang dirancang oleh militer Myanmar.
Piagam dua bagian itu menjabarkan rencana untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional sementara, yang tugasnya mencakup bekerja untuk melemahkan mekanisme pemerintahan rezim militer, mendukung Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM), dan membuat pengaturan untuk pertahanan nasional.
Menurut peta jalan politik yang diuraikan di bagian pertama piagam, badan legislatif dan yudikatif akan dibentuk setelah terbentuknya pemerintahan persatuan nasional. Piagam juga mencakup rencana untuk membentuk konvensi nasional untuk menyusun konstitusi baru, yang akan disetujui hanya setelah referendum nasional diadakan.
Piagam tersebut menyatakan, pemerintah persatuan nasional akan memerintah di bawah sistem parlementer dan akan mencakup seorang perdana menteri, presiden, penasihat negara bagian dan seorang wakil presiden.
Di bawah piagam tersebut, ada juga rencana untuk membentuk Dewan Konsultasi Persatuan Nasional (NUCC) untuk mengkoordinasikan kerja sama di antara kekuatan demokrasi federal. NUCC akan mencakup perwakilan CRPH, partai politik, EAO, organisasi masyarakat sipil dan kelompok CDM.
Dr. Lian Hmung Sakhong, menteri yang ditunjuk untuk urusan serikat federal, mengatakan pada konferensi pers online pada Jumat sore, anggota NUCC akan diumumkan dalam satu minggu, meskipun dewan tersebut pada awalnya seharusnya dibentuk pada waktu yang sama dengan kabinet sementara.
BACA JUGA:
Kabinet sementara dibentuk setelah serangkaian pertemuan antara anggota CRPH saat ini dan para pemimpin beberapa EAO dan partai politik etnis, yang diadakan setelah masa jabatan pemerintahan yang dipimpin NLD secara resmi berakhir pada 31 Maret.
Kabinet Persatuan Nasional Sementara Myanmar
- Presiden: Menangkan Myint
- Penasihat Negara: Aung San Suu Kyi
- Wakil Presiden: Duwa Lashi La
- Perdana Menteri: Mahn Win Khaing Than
- Menteri Luar Negeri: Zin Mar Aung
- Wail Menteri Mentei Luar Negeri: Moe Zaw Oo
- Menteri Dalam Negeri dan Imigrasi: Lwin Ko Latt
- Wakil Menteri, Kementerian Dalam Negeri dan Imigrasi: Khu Hte Bu
- Menteri Pertahanan: Yee Mon
- Wakil Menteri Pertahanan: Khin Ma Ma Myo
- Wakil Menteri Pertahanan: Nai Kao Rot
- Menteri Urusan Persatuan Federal: Dr. Lian Hmung Sakhong
- Wakil Menteri Urusan Persatuan Federal: Chit Tun
- Wakil Menteri Urusan Persatuan Federal: Mai Win Htoo
- Menteri Perencanaan, Keuangan dan Investasi: Tin Tun Naing
- Wakil Menteri Perencanaan, Keuangan dan Investasi: Min Zayar Oo
- Menteri Urusan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana: Dr. Win Myat Aye
- Wakil Menteri Urusan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana: Naw Htoo Paw
- Menteri Kerja Sama Internasional: Dr. Sasa
- Menteri Pendidikan: Dr. Zaw Wai Soe
- Wakil Menteri Pendidikan: Ja Htoi Pan
- Menteri Kesehatan: Dr. Zaw Wai Soe
- Wakil Menteri Kesehatan: Dr. Shwe Pon
- Menteri Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan: Dr. Tu Hkawng
- Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan: Khun Bedu
- Menteri Urusan Wanita, Pemuda dan Anak: Naw Susanna Hla Hla Soe
- Wakil Menteri Urusan Wanita, Pemuda dan Anak: Ei Thinzar Maung
Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.
Terkait
