Tak Cuma Bank DKI, Pramono Bakal Pelototi BUMD Bermasalah hingga Rugi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memelototi semua badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bermasalah.

Hal ini diungkapkan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim buntut gangguan layanan transaksi perbankan di Bank DKI.

"Pak Gubernur ini kan baru menjabat mau 2 bulan. Semua BUMD kita pelajari. Bukan cuma ada Bank DKI, ada BUMD lain, kita lihat dong pembukuannya bagaimana nih," kata Chico kepada wartawan, Jumat, 18 April.

Pramono, lanjut Chico, akan melihat BUMD mana yang telah mampu berkontribusi ke kas daerah lewat pendapatannya dan BUMD mana yang keuangan perusahaannya terus merugi.

Kemudian, perusahaan milik Pemprov DKI ini bakal dituntut untuk memperbaiki tata kelola perusahaan secara profesional.

"Ini kan BUMD asetnya juga pada banyak. Perusahaan-perusahannya gede-gede. Tapi kok rugi mulu? Nah ini enggak boleh terjadi lah," ungkap Chico.

"Misalnya ada suara-suara yang mengatakan bagian direksi itu titipan. Nah, ini enggak boleh lagi terjadi. Jadi, betul-betul mengelola seperti korporasi-korporasi yang ada," tambahnya.

Sementara itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai kinerja mayoritas badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta belum berkontribusi signifikan untuk meningkatkan pemasukan kas daerah. Hal ini disampaikan dalam hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2024.

"Komisi B mencatat bahwa kinerja sebagian besar BUMD belum optimal, baik dari sisi pelayanan publik, tata kelola perusahaan, maupun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD)," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh.

Selain itu, tingkat produktivitas BUMD selama tahun 2024 menurun dari 92 persen menjadi 77 persen. Nova menilai hal ini mengindikasikan adanya mismanajemen.

Meski aset dan ekuitas BUMD meningkat, transparansi pengelolaan aset, laporan keuangan, dan respons terhadap temuan BPK masih perlu ditingkatkan.

"Langkah penting yang harus difokuskan adalah bisnis inti, dan tidak diperbolehkan lagi adanya anak perusahaan," ujar Nova.