Menteri Dody Hanggodo Lapor ke DPR soal Anggaran Kementerian PU jadi Rp73,76 Triliun

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan, anggaran Kementerian PU untuk 2025 bertambah menjadi Rp73,76 triliun.

Meski begitu, tambahan anggaran terakhir tersebut belum dilaporkan kepada Komisi V DPR RI.

Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PU untuk 2025 terkena efisiensi dari Rp110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun.

Efisiensi tersebut kemudian mengalami rekonstruksi, sehingga anggaran Kementerian PU menjadi Rp50,48 triliun per 13 Februari 2025.

Dody pun mengungkapkan, soal ada tambahan anggaran lagi dari angka yang sudah disahkan DPR itu.

Anggaran Kementerian PU menjadi Rp73,76 triliun per Maret 2025, melalui skema pembukaan blokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami sebelumnya mohon maaf Bapak-Ibu (Komisi V) sekalian karena kemudian pada saat ada pembukaan blokir berikutnya kami tidak bersurat untuk mengumumkan persetujuan," ujar Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Mei.

Bertambahnya anggaran menjadi Rp73,76 triliun tersebut didapat oleh Kementerian PU lewat usulan kepada Kemenkeu pada 13 Maret untuk relaksasi buka blokir anggaran Kementerian PU tahun 2025.

Hasilnya, Kemenkeu membuka blokir, sehingga anggaran Kementerian PU menjadi Rp73,76 triliun pada 25 Maret 2025.

Dalam paparan Dody, anggaran yang ditambahkan lewat buka blokir itu akan digunakan untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah, preservasi jalan semester II dan rehabilitasi jembatan kritis, dukungan infrastruktur Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, pemenuhan beberapa Multi Years Contract (MYC) dan dukungan penyelesaian infrastruktur di IKN.

Ke depan, Dody menilai, anggaran Kementerian PU juga masih memiliki potensi untuk kembali ke pagu awal, yakni Rp110,95 triliun.

Hal itu merupakan hasil diskusi dengan Kemenkeu.

"Kementerian PU tidak berubah atau tetap Rp 110,95 Triliun, tapi sebagian besar masih dalam posisi terbintang (terblokir). Kemudian dalam case-case tertentu, sesuai arahan dari Pak Presiden dan sesuai dengan permohonan dari Menteri PU yang telah disetujui oleh Pak Presiden beberapa blokir akan dibuka," tutur Dody.

"Dan itu kemudian tampak pada pembukaan blokir tahap I yang 13 Februari 2025," pungkasnya.